Aktivis PMII Geruduk Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan

Bangkalan,Alanwarpos.com – Puluhan mahasiswa aktivis pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII)  mengguruduk kantor Dinas Pendidikan kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa timur, Kamis (26/12/19).

Aktivis Mahasiswa mengkritisi Dinas pendidikan kabupaten Bangkalan terkait kurangnya penempatan guru yg kurang merata, tidak hanya itu, massa aksi juga mengkritisi gedung sekolah yang ambruk dan gedung yang tidak layak pakai dalam proses belajar mengajar.

“Berdasarkan fakta yang ada di lapangan,  pada tahun 2018-2019 ada beberapa gedung sekolah ambruk dan tidak layak huni,” ujar ketua cabang PMII Bangkalan arif Qomaruddin.

Korlap Aksi Suhaimin sofa mengatakan dalam orasinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan harus serius dan mengoptimalkan peran Kordinator Wilayah (Korwil) Dinas Pendidikan di setiap Kecamatan.

“Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan untuk lebih serius mengoptimalkan peran Kordinator Wilayah (Korwil) Dinas Pendidikan di setiap Kecamatan,” teriak korlap.

Di tempat yang sama Sofa sapaan akrabnya juga menambahkan, bahwa ada ketimpangan ketenagaan pendidik antara kota dan pelosok desa,

“Ada ketimpangan tenaga pendidik antara di kota dan pelosok desa, padahal sudah diatur dalam pasal 24 dan pasal 28 UU No 14 tahun 2005,” imbuhnya.

Ada lima poin tuntutan masa aksi kepada Dinas pendidikan diantaranya adalah, 1.Dinas Pendidikan harus lebih serius dalam mengawasi penyelenggaraan Pendidikan di bangkalan, 2. Optimalisasi peran korwil dinas Pendidikan disetiap kecamatan,
3. Dinas Pendidikan millennial berbasis e-sistem, 4. keluarkan kebijakan objektif kartu Indonesia pintar (KIP) dan 5. Perjelas system dan prosedur beasiswa.

Menanggapi tuntutan para demonstran kepala dinas pendidikan Bangkalan kabupaten Bambang Budi Mustika mengatakan, dirinya akan meluncurkan dua aplikasi e-boss dan e-absen agar penataan kelola keuangan transparan dan memantau guru dan pengawas.

“Tahun 2020 saya akan meluncur aplikasi e-boss dan e-absen supaya tata kelola keuangan transparan dan memantau kehadiran guru untuk kemajuan pendidikan yg lebih baik,” katanya.

Lanjut kepala dinas pendidikan Bambang Budi Mustika terkait KIP,  hal itu merupakan  program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang datanya berasal dari Dinas Sosial dan mendekatkan PIP apabila di daftarkan ulang melalui dapodik.

“Banyak yang punya KIP namun tidak didaftarkan lagi, untuk bisa di ungkan harus di daftarkan ke sekolah melalui dapodik,” tandasnya.

Penulis ; jawadi

Editor : ayu

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *