Besok, Petani Akan Demo DPR Protes RUU Pertanahan.

Jakarta, alanwarpos.com. Ribuan petani yang tergabung dari berbagai daerah akan menggelar aksi demontrasi di Hari Tani Nasional di Jakarta. Selasa (24/9/2019).

Moment memperingati Hari Tani Nasional. Para petani tersebut membawa agenda akan penolakan terhadap rancangan revisi undang-undang (RUU) pertahanan.

Pasalnya, Revisi undang-undang pertanahan ini akan disahkan oleh Dewan Perwakilan rakyat bersama pemerintah pada tanggal 24 September juga.

Dikutip dari kompas.com, Minggu (22/9/2019). Terdapat sejumlah pasal yang bermasalah di RUU pertanahan yang di nilai tidak berpihak pada petani.

“kami mengajak pada 24 September aksi damai. Karena situasi sedang memanas terutama di Jakarta. Terutama terkait pembahasan RUU.” Ungkap Kordinator Umum Hari Tani Nasional 2019. Dewi Kartika, dalam konferensi pers di Secretariat Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KAP). Jakarta Selatan Minggu (22/9/2019).

Kartika sapaan lekatnya mengatakan. Meskipun oleh Pemerintah RUU pertanahan hanya melengkapi Undang-Undang Pokok Agraria ( UU PA) Tahun 1960. Menurutnya.

Resivi undang-undang tersebut justru akan menggantikan (UU PA).

RUU pertanahan di anggap tidak memuat reforma agraria berjalan sesuai dengan yang di harapkan rakyat. Sebab tidak memenuhi hak rakyat atas tanah.

Pasal-pasal dalam RUU Pertanahan juga memuat ancaman pemidanaan terhadap petani maupun masyarakat adat sehingga menyebabkan masyarakat pedesaan semakin terpuruk.

“Justru RUU itu mengatur cara negara mengamputasi hak konstitusi agraria petani dan setiap warga,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kartika mengatakan, aksi damai ini bakal diikuti oleh perwakilan petani dari tiap daerah yang mayoritas berasal dari serikat petani Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Aksi ini juga akan diikuti berbagai lembaga swadaya masyarakat, seperti Konsorsium Pembaruan Agraria, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), dan Solidaritas Perempuan.

Massa akan berkumpul di Patung Arjuna Wiwaha, silang Monas, Jakarta Pusat, sejak pukul 07.00 WIB.

Setelahnya, massa berjalan kaki menuju Istana Presiden berlanjut ke Gedung DPR/MPR RI pukul 14.00 WIB.

Poin-poin bermasalah di RUU Pertanahan

Dilansir oleh Kompas.com, Senin (9/9/2019), Dewi Kartika menilai setidaknya ada delapan persoalan mendasar dalam RUU Pertanahan.

Hal itu disampaikan Kartika dalam diskusi bertajuk “Pro-Kontra RUU Pertanahan dan Implikasinya terhadap Rencana Pemindahan Ibu Kota” di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Senin (9/9/2019).

“Pertama, RUU itu bertentangan dengan UUPA 1960 (UU Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria) meski disebut akan melengkapi dan menyempurnakan yang belum diatur dalam undang-undang tersebut,” ujar Kartika.

Permasalahan kedua, yakni RUU Pertanahan secara menyimpang dan dengan kuat menerjemahkan Hak Menguasai dari Negara (HMN) menjadi jenis hak baru yang disebut Hak Pengelolaan (HPL).

Padahal, menurutnya, HPL selama ini menimbulkan kekacauan penguasaan tanah dan menghidupkan kembali konsep domain verklaring yang telah dihapus dalam UUPA 1960.
Baca: Revisi UU KPK Mulus, Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Terseok

Domain verklaring adalah pernyataan yang menetapkan suatu tanah menjadi milik negara jika seseorang tidak bisa membuktikan kepemilikan tanah tersebut.

Ketiga, RUU Pertanahan memprioritaskan Hak Guna Usaha (HGU) untuk diberikan kepada pemodal besar atau pengusaha tanpa mempertimbangkan sejumlah aspek, semisal luas wilayah, kepadatan penduduk dan daya dukung lingkungan.

“Lalu keempat, RUU Pertanahan juga disebut tidak mengatur keharusan keterbukaan informasi publik dan putusan Mahkamah Agung,” ucap Kartika.

“Masalah kelima, RUU Pertanahan mengatur impunitas penguasaan tanah skala besar atau perkebunan apabila melanggar ketentuan luas alas hak,” lanjut dia.

Keenam, seperti diungkapkan Kartika, RUU tersebut menyempitkan agenda dan spirit reforma agraria.

Kartika menilai pemerintah hanya menganggap RUU Pertanahan sebagai program penataan aset dan akses. Disambut Baik, Anggota DPR Minta Presiden Jokowi Segera Ajukan RUU Pemindahan Ibu Kota ke DPR

Padahal, lanjut dia, banyak permasalahan yang tidak dijamin untuk diselesaikan dalam RUU itu.

Menurut Kartika, rumusan-rumusan baru, yakni hak atas tanah, pendaftaran tanah, bank tanah dan semacamnya juga tidak menjamin reforma agraria dan sangat parsial.

Selain itu, masalah ketujuh, tidak adanya upaya pemerintah yang tertuang dalam RUU untuk menyelesaikan konflik agraria lantaran hanya mengutamakan win-win solution atau pengadilan pertanahan.
Terakhir, ia juga menyoroti rumusan pendaftaran tanah yang tidak diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia.

Lebih lanjut, permasalahan tidak ada upaya melindungi hak masyarakat adat serta pembentukan bank tanah juga dinilai tidak sejalan dengan agenda reforma agraria.

“Tidak memenuhi syarat secara ideologis, sosiologis dan bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960. Bahkan RUUP nyata-nyata berwatak kapitalisme neoliberal,” pungkas Kartika.

Penulis : jawadi

Editor: Miftahus syifak

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *